Bangka, zonamerdeka.com - Pemerintah harus mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus mampu mengimbanginya dengan menciptakan perubahan baru dalam berbagai pelayanan dan pembangunan. Hal itu disebutkan Bupati Bangka, Mulkan.SH.MH pada acara lunching program Gerakan 1001 Inovasi di rumah dinas Bupati Bangka, Senin (06/02/2023).
Dipaparkan lebih lanjut bupati Bangka, bahwa saat ini terjadi kesenjangan yang sangat tinggi antara kecepatan teknologi dan aspirasi masyarakat. Kemajuan teknologi berkembang dengan cepat disertai dengan perubahan masyarakat, "Kita harus bisa mengimbangi cepatnya kemajuan teknologi. Sebab ketidak keseimbangan akan memunculkan resiko ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah, bahkan memudarkan eksistensi pemerintah di tengah masyarakat, " ungkap Mulkan.
Dikatakan bupati Bangka, pemerintah harus mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Karena saat ini, kemajuan teknologi sangat tinggi dan harapan masyarakat sangat dinamis. Untuk itu, pemerintah harus mampu mengimbanginya dengan menciptakan perubahan baru dalam berbagai pelayanan dan pembangunan, "Program Gerakan 1001 Inovasir merupakan kunci penting, luntuk memecahkan kebuntuan dan perlambatan pembangunan sekaligus cara untuk memacu percepatan pembangunan," ujar Mulkan.
Ditambahkan oleh orang nomor satu di Bangka ini, bahwa selama ini, kita masih terjebak dengan kegiatan dengan yang biasa, sehingga belum memiliki dampak yang diharapkan. Padahal kita sudah mengerahkan sumber daya keuangan, tenaga dan pikiran melaksanakan kegiatan setiap tahun. Namun, hasilnya tidak signifikan, "Untuk itu, kita perlu membuat terobosan dengan cara-cara baru dalam merancang, melaksanakan program. Sehingga dapat menghasilkan output dan dampak yang sangat tinggi dalam.membangun wilayah ini," tegas Mulkan.
Bupati Bangka menekankan bahwa untuk melaksanakan program ini perlu dilakukan agar pemerintah tidak terjebak dengan rutinitas program yang tradisional. Semua kegiatan harus memberi dampak tinggi terhadap pembangunan dan pelayanan publik, "Seluruh program yang dilakukan OPD, setiap tahun harus dievaluasi. Kalau kegiatan dan program tersebut tidak memberikan dampak yang besar, maka perlu dilakukan perubahan,"pungkas Mulkan. (eru)
