Kamis malam (14/02/ 2019) di pendopo Wahyawibawagraha, Bupati dr Faida MMR menyampaikan terkait pengembangan Bandara Notohadinegoro sebagai embargasi haji yang sempat terjadi tarik ulur dengan PTPN terkait lahan. Namun, akhirnya polemik itu selesai dan segera dibangun asrama haji dari APBD II Jember.
Sedangkan,. perpanjangan runway berasal dari anggaran pusat dan sudah siap dikerjakan.
Pada acara Istighosah dan Jember Sholawat Jumat manisan, tamu undangan dan masyarakat jamaah dihibur grup Hadrah At Tanwin dari Jember timur, Desa Slateng Kecamatan Ledokombo.
Pada kesempatan itu, Bupati Faida menyampaikan bahwa Jember akan diadakan Tentara Manunggal Masuk Desa ( TMMD) di Kecamatan Sumberjambe. " Kita berikan tempat di pelosok desa agar pembangunan di Jember bisa merata," terang Faida.
Selain itu, Bupati Faida juga memaparkan kepada Watimpres terkait program 22 Janji Kerja dan juga perkembangan yang terkini di Jember. Yaitu dibahas P3K di Kementrian PAN dan RB bahwa Pemkab Jember berupaya untuk membantu nasib guru K2 yang hingga saat ini belum menentu. "Jangan sampai antar sesama guru sampai terpecah belah, jadi harus kompak dan rukun," kata Bupati Faida.
Bupati Faida dalam kesempatan itu juga menyampaikan terkait masalah PTT penjaga sekolah yang ada di Kabupaten Jember.
Bupati Faida menegaskan, hanya akan memproses data yang disampaikan langsung oleh para guru saat Kongres Guru beberapa waktu yang lalu. "Kami pastikan proses akan dilakukan untuk berkas yang disampaikan secara langsung tanpa perantara orang lain," imbuhnya.
Karena itu, Bupati untuk P3K dari pemerintah formasi yang dibutuhkan adalah tenaga guru, kesehatan dan penyuluh pertanian. "Tahap ini masih tiga formasi dahulu, tahap selanjutnya menunggu intruksi pusat," pesan Bupati.
Alumnus Kedokteran FK Unair ini juga tidak lupa menyampaikan agar masyarakat tidak mudah percaya kepada calo atau pihak yang memberikan janji dapat lolos P3K. "Kami pastikan tidak akan ada titip-titipan, jika ada berarti itu masuk kepentingan pribadi," tuturnya.
Bupati Faida dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa kasus tambang blok Silo sudah selesai dengan dicabutnya WIUP dan terbitnya SK Menteri ESDM mencabut blok Silo.
"Perjuangan masyarakat Jember dan Kecamatan Silo untuk menolak tambang emas agar dicabut, salah satunya dengan sidang non litigasi yang hasilnya dicabut dan tidak akan bisa ditambang," jelasnya.
Termasuk juga akan mengawal RT RW agar di wilayah Silo tidak ada penambangan apapun di wilayah Kecamatan Silo pungkasnya. (mul/Mia)