KENDAL- zonamerdeka.com- Rapat Kerja Dengar Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal dengan Sekda Kendal, Sugiyono sedikit memanas saat dewan mempertanyakan terkait tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak sesuai dengan visi misi bupati dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rapat Kerja Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kendal dihadiri para Ketua Komisi di DPRD Kendal yang menghadirkan Sekda Kendal, Sugiyono serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kendal.
"Kami mengingatkan dan pertanyakan, karena fakta dilapangan banyak yang kami temukan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan visi misi bupati," kata Makmun Ketua DPRD Kendal di Kendal, Jawa Tengah, Senin (5/9/22).
Makmun menegaskan, bahwa ini bentuk kecintaannya pada Kabupaten Kendal sekaligus pengawasan sebagai legeslatif. Jadi harus ada pengimbang dan terobosan supaya tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.
Dalam rapat kerja dengan Sekda dan OPD itu, dewan juga mencecar sekda tentang tugas dan fungsi (tupoksi) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) bentukan bupati, karena dinilai merusak birokrasi di Kendal.
"Saya dengar tim itu juga masuk ke dinas dinas. Itu maksudnya apa merusak birokrasi saja," imbuh Makmun.
Saat menjawab pertanyaan dewan, Sekda, Sugiyono terlihat terbata bata ketika menjelaskan keberadaan tim percepatan pembangunan.
Sementara Sekda Kendal, Sugiyono mengaku berterimakasih atas adanya koreksi dan masukan dari DPRD Kendal.
Selaku pemerintahan dia mengakui memang ada beberapa hal yang harus dibenahi.
"Kami berterimakasih atas koreksi, bagaimanpun juga memang ada yang harus kami benahi. Contohnya keterlambatan administrasi untuk PJ Kepala Desa Jenarsari Gemuh," ujarnya.
"Semoga dengan adanya pertemuan ini kita bisa lebih baik lagi," tandas Sugiyono.(RZM)
.jpg)
