Bangka, zonamerdeka.com - Penerapan aplikasi sistem informasi keuangan online di desa, akan mempermudah mengetahui, desa-desa yang bermasalah dalam menggunakan anggaran desa. Disamping itu sistem ini juga efektif mengetahui kesasaran desa potensi bermasalah dalam keuangan desa.
Hal itu disebutkan Faeshol Cahyo Nugroho, Kepala Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam giat Launching Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa, Jumat (18/11/2022) di Hotel Tanjung Pesona, Sungailiat Bangka.
Dijelaskan Faeshol Cahyo Nugroho, sistem pengawasan keuangan desa secara online yang diterapkan pemerintah Kabupaten Bangka ini, akan digunakan teman-teman inspektorat dan sangat membantu sekali dalam pengawasan. Perlu diketahui di Kabupaten Bangka ini ada 62 desa dan kalau kita datangi semua, akan menghabiskan energi kita dan waktu.
"Dengan aplikasi ini kita akan bisa memilih dan dapat mengetahui desa yang ada permasalahan dalam menggunakan keuangan desa," tuturnya.
Faeshol Cahyo Nugroho menambahkan bahwa aplikasi sistem pengawasan keuangan desa secara online ini, lebih efektif menuju sasaran desa-desa potensi bermasalah penggunaan keuangannya. Sehingga ada pencegahan, agar tidak memunculkan persoalan dalam menggunakan anggaran dana desa.
"Lewat sistem online ini, akan ketahuan desa-desa mana yang bermasalah. Mungkin akan kelihatan ada desa yang di indikasi ada transaksi keuangan tidak wajar. Mungkin bisa penyerapan anggaran terlalu kecil dan bisa juga penyerapan anggaran terlalu tinggi. Dengan begitu teman teman inspektorat merespon langsung koordinasi ke desa tersebut," jelasnya.
Sementara Bupati Bangka Mulkan.SH.MH yang membuka kegiatan tersebut kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa dengan adanya sistem aplikasi pengawasan keuangan desa secara online, akan mempermudah kerja dari inspektorat dalam mengawasi penggunaan anggaran desa. Kemudian kepala desa dan perangkat desa, dalam membuat perencanaan penggunaan anggaran pun akan tertata dengan baik, "Saya berharap di desa desa memanfaatkan sistem ini dengan baik dan benar. Sehingga dalam menggunakan anggaran desa, tidak muncul persoalan, " ujar Mulkan. (eru)
