Bangka, zonamerdeka.com - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se kabupaten Bangka gelar silahturahmi dengan anggota dan pimpinan DPRD serta bupati Bangka, Senin (21/11/2022) di Ruang Paripurna DPRD Bangka. Disamping itu juga rapat kerja daerah BPD, terkait APBDes anggaran tahun 2023. Hadir Ketua DPRD Bangka, Iskandar Sidi, Wakil Ketua DPRD Bangka Rendra Basri serta beberapa anggota DPRD dan 300 anggota BPD dari 62 desa yang ada di kabupaten Bangka.
Bupati Bangka, Mulkan. SH. MH menyambut baik dengan kegiatan ini. Ajang silahturahmi ini, merupakan sejarah bagi kami, karena selama ini belum pernah terjadi, BPD melakukan audensi dengan DPRD maupun pemerintah. Tentunya hal ini sangat baik sekali, dimana kita sama-sama memberi pelayanan yang terbaik untuk warga masyarakat, "Mereka mohon dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD Bangka. Seperti kegiatan-kegiatan didesa, BPD agar dilibatkan. Tapi sejak saya memimpin Bangka, selalu kita libatkan. Kita tidak tahu kalau desa tidak pernah melibatkan, " tutur Mulkan.
Bupati Bangka juga mengingatkan, apabila terjadi konflik ditubuh mereka, yaitu didesa dengan kepala desa, kita akan ambil tindakan dan tidak akan main-main, "Apabila anggota BPD membuat kericuhan di desa, akan saya cabut SK. pelantikan. Sebab yang melantik BPD bupati," tegas Mulkan.
Untuk itu orang nomor satu di Bangka ini, berpesan, harus bisa menjaga keharmonisan didesa. Kalau ada program, buatlah program bersama sama. Kemudian ditingkat desa itu ada mekanisme yang dilakukan, tentu musyawarah dilakukan dari tingkat dusun sampai tingkat desa, "Saya himbau buat program yang menyentuh masyarakat. Jangan sampai program yang dibuat, mubazir tidak tepat sasaran. Untuk itu buat program secara matang, agar tepat sasaran, " jelas Mulkan.
Sementara Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) wilayah Kabupaten Bangka, Susantri menjelaskan silahturahmi ini, memang gagasan kita dan kita izin menggunakan rapat paripurna, agar hasil yang kita dapatkan diketahui masyarakat. Pada intinya anggota BPD ingin kenal dengan anggota dan pimpinan di DPRD dan sebaliknya mungkin anggota dan pimpinan DPRD juga belum kenal dengan anggota BPD, makanya kita bersilahturahmi, "BPD sebenarnya bukan menuntut, tapi berharap agar anggota, dan pimpinan DPRD Bangka mendukung keberadaan BPD. Kalau bupati sangat mendukung dengan BPD dan kerja BPD dinilai sangat baik. Yang kita kawatirkan, bupati menyetujui dengan program BPD, tapi kalau DPRD tidak tahu, terus gimana, "ujarnya.
Ditambahkan Susantri, dan yang kita ajukan pun ada aturannya seperti kesejahteraan anggota BPD, BPJS dan tunjangan yang lain. Sebab kita dipilih oleh masyarakat dengan demokratis dan pencalonannya serta aturan jelas. Makanya ketika ada hal-hal yang tidak jelas di desa, kami ingin tahu. Seperti ada hal-hal tertutup didesa, dan di kecamatan, dan BPD tidak pernah dilibatkan. "Seperti reses DPRD, tolong kami BPD diundang. Kemudian kegiatan lain didesa, libatkan kita, " jelasnya. (eru)
