Kegiatan itu dengan tema “Mewujudkan Desa dan Destinasi Wisata Ramah Anak Serta Bebas Eksploitasi” yang dilaksanakan di Hotel Madani, Kota Medan, Sumatera Utara. Kamis (08/09/2022).
Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati SE., M.Si, dalam sambutannya sangat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah aktif melaporkan permasalahan yang dialami perempuan dan anak.
I Gusti Ayu menjelaskan, Indonesia merupakan surga wisata sehingga kehadiran pariwisata membawa dampak positif bagi perekonomian apabila dipandang dari sisi positif.
"Dari sisi negatif juga ada beberapa hal yang perlu diwaspadai salah satunya kerentanan anak untuk mendapatkan kekerasan maupun eksploitasi hal ini didukung dengan hasil penelitian daripada ekspat bekerja sama dengan Kementerian PPPA, "Ungkap Ayu.
Contohnya eksploitasi sosial. Makanya menjadi sangat penting tema yang diangkat pada forum nasional perlindungan anak ini, maka dari itu, upaya perlindungan khusus anak dalam sektor pariwisata menjadi penting apalagi anak merupakan bibit unggul penopang kesejahteraan bangsa kita di masa depan yang saat ini jumlahnya mengisi sepertiga dari populasi Indonesia.
"Berbagai upaya sudah dilakukan Kementerian PPPA untuk merespon dan mencegah terjadinya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di destinasi wisata yang dimulai dengan rumput, "tuturnya.
Masih Kata Ayu bahwa Undang-undang perlindungan anak peraturan pemerintah tentang kebiri dan sebagainya ini tidak terlepas bagaimana kita memberikan pendampingan yang terbaik kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
“Tanggal 12 April dan 9 Mei 2022 undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual itu sudah dibuat Pak Presiden,” jelasnya.
Sementara Ketua Umum Komnas PA RI, Arist Merdeka mengapresiasi kinerja Kapolda Sumut, Irjen Panca dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak di Sumut sejak menjabat sebagai Toba I (Kapolda).
“Yang saya katakan ini adalah fakta, bukan karena Bapak hadir di sini, tetapi komitmen Kapolda di Komisi VIII DPR RI untuk sama-sama menyelamatkan anak-anak khususnya di Sumut,” katanya.
Arist juga mengapresiasi Gubernur Sumut dan Bupati Madina beserta jajaran yang telah berupaya maksimal dalam memberikan pertolongan terhadap anak yang menjadi korban Stunting.
Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya khususnya melindungi hak-hak anak. Untuk itu, mari tingkatkan kinerja dalam berbagai program yang digalakkan Komnas PA,” katanya.
Arist mengaku dalam waktu dekat Komnas PA RI akan menandatangani nota kesepahaman dengan penegak hukum khususnya Polda Sumut dengan tujuan agar semua komponen bangsa, masyarakat individu dan organisasi memberikan sumbangsih memberikan komitmen bagaimana memutus mata rantai kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara.
Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Kapolda Sumatra Utara, Anggota DPR RI Komisi VIII, Ketua Umum KPAI, Kadis Perlindungan Anak dan Perempuan Provinsi Sumatra Utara, Bupati Mandailing Natal, Ketua LPA Provinsi se Indonesia serta perwakilan 289 LPA seluruh Indonesia.
(YL/Tim)
.jpg)
