KENDAL-zonamerdeka.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal menekankan dalam proses penyusunan dan penetapan RKPD tahun 2024 merupakan aktifitas yang sangat penting dan strategis, maka harus memprioritaskan kemanfaatan publik.
Hal itu disampaikan, Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2024 di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal, Selasa (28/3/2023).
Muhammad Makmun menyampaikan, proses penyusunan RKPD harus memperhatikan berbagai masukan (aspirasi) stakeholder.
Tujuannya, kata, Makmun, agar terciptanya penyelenggaraan pembangunan di tingkat daerah yang partisipatif. Serta pemerataan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan kemampuan, prakarsa, kreativitas, inisiasi dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan untuk mengurangi dominasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan prinsip-prinsip good governance.
"Terutama kelompok-kelompok masyarakat di Kabupaten ini," tegas Makmun.
Sekda Kendal, Sugiono mengatakan, empat tahapan proses perencanaan telah dilaksanakan, termasuk total usulan masyarakat saat ini terdapat 2.959 dan pokok Pikiran DPRD sebanyak 830 usulan.
“Urutannya diawali dengan Orientasi Penyusunan Rancangan awal RKPD, kemudian Konsultasi publik rancangan awal RKPD, Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dan Forum Lintas Perangkat Daerah,” jelas Sugiono.
Sementara Bupati Kendal Dico M. Ganinduto pada sambutannya menyampaikan jika musyawarah yang dilakukan diharapkan dapat mewujudkan beberapa program unggulan pemerintah pusat yang masuk dalam kategori wajib dilaksanakan.
“Pertama kita harus mampu mengendalikan inflasi, kedua penurunan stunting yang telah diberikan target nasional di tahun 2024 dan pengentasan kemiskinan,” ujar Dico.
Dikesempatan itu Bupati juga menyampaikan, enam Prioritas Pembangunan Tahun 2024 diantaranya Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan, peningkatan daya saing SDM, Pemerataan Infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian, Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim, serta Peningkatan tata kolala pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani.
Bupati berpesan agar semua perencanaan dapat berjalan lancar, meminta para stakeholder dapat berkolaborasi dalam memberikan saran dan masukan sehingga hasil pembangunan dapat tercipta sesuai dengan yang direncanakan.(RZM)
